Hero Background
EDU
Tentang Kami

Dari Edukasi Menuju Kepedulian.

Ditpenduk PEDULI hadir sebagai wujud komitmen meningkatkan literasi kependudukan di Indonesia. Melalui edukasi yang inovatif, kami menumbuhkan kesadaran yang menggerakkan partisipasi aktif masyarakat.

Selengkapnya
Video Profil Ditpenduk Peduli
Informasi Terbaru

Berita & Pengumuman.

Lihat Semua Berita
Bupati Cirebon Dukung Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan, SMPN 2 Palimanan Jadi Model Pengimbasan
13 Oct 2026

Bupati Cirebon Dukung Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan, SMPN 2 Palimanan Jadi Model Pengimbasan

CIREBON — Komitmen pemerintah daerah, integrasi materi kependudukan dalam pembelajaran, hingga keterlibatan aktif siswa menjadi bagian penting dalam penguatan Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Praktik tersebut terlihat di SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon, yang menjadi lokasi verifikasi lapangan Apresiasi SSK Tahun 2026 oleh Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan (Ditpenduk), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Jumat (9/10/2026). Tim verifikasi yang dipimpin Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan, I Made Yudhistira Dwipayama, disambut Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., beserta jajaran perangkat daerah. Verifikasi ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung pelaksanaan SSK, melengkapi penilaian berdasarkan dokumen dan wawancara daring yang telah dilakukan sebelumnya. Bupati Cirebon mengapresiasi upaya SMPN 2 Palimanan dalam mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam ekosistem pembelajaran sekolah. Implementasi tersebut mencakup integrasi isu kependudukan dalam kurikulum, pengembangan Pojok Kependudukan, pembinaan konselor sebaya melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta edukasi mengenai pencegahan stunting dan pendewasaan usia perkawinan. “Sekolah ini bukan sekadar peserta lomba, melainkan telah membuktikan diri sebagai Sekolah Siaga Kependudukan yang luar biasa dan pionir percontohan di Kabupaten Cirebon maupun Jawa Barat,” ujarnya. Menurut Bupati, keberlanjutan SSK membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung pelaksanaan program tersebut, antara lain Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SSK dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, disertai kebijakan terkait penetapan SSK Paripurna dan Sekolah Model Sedulur Sinau Kependudukan (SDSK). “Prinsip kami, sekolah unggul tidak boleh maju sendirian,” tegasnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui gerakan SDSK yang mendorong SMPN 2 Palimanan mengimbaskan praktik baik kepada 16 sekolah jejaring. Upaya ini turut mencakup program SEMERBAK bagi Sekolah Rakyat dan didukung kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, penyuluh keluarga berencana, komite sekolah, hingga masyarakat. Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan, I Made Yudhistira Dwipayama, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperkuat pendidikan kependudukan melalui satuan pendidikan. Menurutnya, kehadiran kepala daerah bersama jajaran organisasi perangkat daerah menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun pemahaman kependudukan sejak usia sekolah. Pendidikan kependudukan, lanjutnya, tidak dapat dijalankan oleh pemerintah pusat semata. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan agar nilai dan pengetahuan kependudukan dapat terintegrasi dalam proses pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Ia juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan pembangunan Indonesia menuju 2045. Remaja yang saat ini duduk di bangku sekolah merupakan generasi yang akan melanjutkan pembangunan pada masa mendatang. Karena itu, mereka perlu dibekali pengetahuan, karakter, dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, termasuk dalam memahami dinamika kependudukan dan pembangunan keluarga. “Generasi muda yang hari ini belajar di sekolah inilah yang kelak akan menggantikan peran kita. Karena itu, kualitas mereka harus dipersiapkan sejak sekarang,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Setelah rangkaian sambutan, Direktur bersama Bupati meninjau sejumlah fasilitas dan aktivitas SSK di SMPN 2 Palimanan dengan dipandu dua siswa. Rombongan mengunjungi ruang PIK-R, Pojok Kependudukan, serta area yang menampilkan kegiatan dan karya siswa bertema kependudukan dan pembangunan keluarga. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi podcast yang dipandu langsung oleh Direktur sebagai host, dengan menghadirkan tiga siswa SMPN 2 Palimanan sebagai narasumber. Dialog tersebut menjadi ruang untuk menggali pemahaman siswa mengenai isu kependudukan sekaligus melihat bagaimana materi yang dipelajari di sekolah dipahami oleh peserta didik. Direktur mengapresiasi jawaban yang disampaikan para siswa dalam sesi tersebut. Interaksi ini menjadi salah satu gambaran pelaksanaan pendidikan kependudukan di sekolah, yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong siswa memahami dan mengomunikasikan isu kependudukan. Verifikasi lapangan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat keberlanjutan Program SSK di SMPN 2 Palimanan. Apresiasi bukanlah tujuan akhir, melainkan kesempatan untuk memastikan praktik baik terus dikembangkan, dipertahankan, dan dibagikan kepada sekolah lain. Melalui kolaborasi pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, SSK diharapkan semakin berperan dalam membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berwawasan kependudukan. Dengan demikian, pendidikan kependudukan tidak berhenti sebagai program sekolah, tetapi tumbuh menjadi bagian dari budaya belajar dan fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Kemendukbangga/BKKBN Sosialisasikan Apresiasi ASNPK 2026, Dorong Praktik Baik Pembangunan Berwawasan Kependudukan dari Daerah
01 Oct 2026

Kemendukbangga/BKKBN Sosialisasikan Apresiasi ASNPK 2026, Dorong Praktik Baik Pembangunan Berwawasan Kependudukan dari Daerah

Jakarta, 29 September 2026 – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) melalui Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan menggelar Sosialisasi Apresiasi Aparatur Sipil Negara Peduli Kependudukan (ASNPK) Tahun 2026 dalam rangkaian Gema Edukasi, Selasa (29/9/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat peran aparatur sipil negara (ASN) dalam pembangunan berwawasan kependudukan, sekaligus menyampaikan mekanisme pengusulan dan penilaian calon penerima apresiasi.   Sosialisasi yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting diikuti 100 peserta dari Tim Kerja Pendidikan Kependudukan Perwakilan BKKBN Provinsi. Apresiasi ASNPK merupakan bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah dan unit kerja penyelenggara pelatihan yang menunjukkan komitmen, partisipasi, serta implementasi nyata dalam pengembangan kapasitas ASN di bidang kependudukan.   Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan, I Made Yudhistira Dwipayama menyampaikan bahwa apresiasi ini diberikan kepada instansi yang memiliki kepedulian terhadap isu kependudukan serta menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan literasi kependudukan bagi ASN, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.   “ASN memiliki posisi strategis untuk memastikan perspektif kependudukan diterapkan dalam pelaksanaan tugas, sekaligus menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi kebijakan, program, pelayanan, dan aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Made.   Dalam Apresiasi ASNPK Tahun 2026, calon penerima dinilai melalui pendekatan profiling instansi. Dengan pendekatan ini, penilaian mempertimbangkan kapasitas dan karakteristik masing-masing instansi sehingga tidak semata-mata didasarkan pada jumlah ASN yang mengikuti kegiatan.   Terdapat lima indikator utama yang menjadi dasar penilaian, yaitu Partisipasi dan Keterlibatan ASN, Implementasi Aksi Nyata, Komitmen Pimpinan, Integrasi Isu Kependudukan, serta Inovasi dan Praktik Baik. Indikator Partisipasi dan Keterlibatan ASN serta Implementasi Aksi Nyata masing-masing berbobot 30 persen. Selanjutnya, Komitmen Pimpinan dan Integrasi Isu Kependudukan masing-masing berbobot 15 persen, sedangkan Inovasi dan Praktik Baik berbobot 10 persen.   Dalam mekanisme pengusulan, setiap Perwakilan BKKBN Provinsi mengusulkan satu instansi yang dapat berasal dari pemerintah daerah (provinsi, pemerintah kabupaten/kota), atau unit kerja penyelenggara pelatihan. Calon penerima selanjutnya menyampaikan profil pelaksanaan ASNPK beserta bukti dukung sesuai indikator penilaian. Proses seleksi kemudian berlanjut ke tahap verifikasi, penilaian, hingga penetapan penerima apresiasi.   Selain partisipasi ASN, Apresiasi ASNPK juga memberi perhatian pada sejauh mana pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan edukasi diwujudkan dalam aksi nyata. Aksi tersebut dapat berupa penerapan perspektif kependudukan dalam program organisasi, penguatan pelayanan publik, pemanfaatan data kependudukan, edukasi kepada masyarakat, maupun inovasi lain yang relevan dengan isu kependudukan. Dengan demikian, Apresiasi ASNPK tidak sekadar menghargai jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga mendorong agar edukasi kependudukan menghasilkan tindak lanjut dan manfaat nyata dalam pelaksanaan tugas ASN.   Mendorong Praktik Baik dari Daerah Melalui Apresiasi ASNPK Tahun 2026, pemerintah daerah juga didorong untuk mendokumentasikan berbagai inovasi dan praktik baik yang telah dikembangkan. Praktik baik tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan inspirasi bagi pemerintah daerah maupun unit kerja penyelenggara pelatihan lainnya.   Apresiasi ASNPK Tahun 2026 diharapkan dapat mendorong semakin banyak ASN untuk peduli dan memahami dinamika kependudukan, serta mampu mengintegrasikannya ke dalam pelaksanaan tugas dan pembangunan di daerah.   Pada akhirnya, ASNPK diharapkan tidak berhenti pada kegiatan edukasi, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama untuk memperkuat pembangunan berwawasan kependudukan melalui ASN yang semakin peduli, memahami, dan mampu mengambil peran dalam menjawab berbagai tantangan kependudukan.   “ASN Peduli Kependudukan, Bergerak Bersama untuk Pembangunan Berwawasan Kependudukan.”  

Verifikasi Lanjutan Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan 2026, Dorong Penguatan Pendidikan Kependudukan di Sekolah
01 Oct 2026

Verifikasi Lanjutan Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan 2026, Dorong Penguatan Pendidikan Kependudukan di Sekolah

Jakarta — Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan (Ditpenduk), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, melaksanakan Verifikasi Lanjutan Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2026 pada 23–25 September 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian Apresiasi SSK tingkat nasional yang bertujuan menggali secara lebih mendalam pelaksanaan Program SSK di satuan pendidikan, memvalidasi data dan informasi yang disampaikan sekolah, serta melihat kapasitas sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan kependudukan secara nyata dan berkelanjutan. Verifikasi lanjutan dilakukan melalui presentasi dan wawancara dengan kepala sekolah, tim pengelola SSK, guru mata pelajaran, serta peserta didik. Sebanyak 21 sekolah dari berbagai daerah mengikuti tahapan ini dengan memaparkan implementasi SSK, inovasi yang dikembangkan, capaian program, serta berbagai bukti pelaksanaan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah. Keterlibatan peserta didik menjadi salah satu bagian penting dalam proses verifikasi. Melalui wawancara langsung, tim penilai menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mengenai isu kependudukan telah diterima peserta didik serta bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan verifikasi lanjutan memiliki bobot 40 persen dari keseluruhan penilaian Apresiasi SSK. Aspek yang dinilai antara lain kejelasan dan penguasaan materi, kemampuan menjawab pertanyaan, serta kemampuan sekolah menunjukkan bukti nyata atas implementasi program yang telah dilakukan. Pada salah satu sesi verifikasi bersama MAS Kulliyatul Muballighien, turut hadir Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan, Bapak I Made Yudhistira Dwipayama menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan pendidikan kependudukan melalui Program SSK. Direktur menekankan bahwa keberhasilan SSK tidak semata-mata ditentukan oleh sekolah. Implementasi program membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, peserta didik, orang tua, hingga masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif sehingga pendidikan kependudukan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan juga terlihat dalam sesi verifikasi lanjutan lainnya. Pada sesi bersama SMP Negeri 2 Palimanan, turut hadir Bupati Cirebon, Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag. Sementara itu, dalam sesi bersama SMP Negeri 1 Telaga, hadir Maryam Sofyan Puhi, istri Bupati Gorontalo sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Gorontalo. Kehadiran unsur pimpinan daerah dalam proses verifikasi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan pendidikan kependudukan membutuhkan keterlibatan bersama dan dukungan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kebijakan dan ekosistem yang memungkinkan sekolah mengembangkan berbagai inovasi pendidikan kependudukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Melalui Verifikasi Lanjutan Apresiasi SSK Tahun 2026, berbagai praktik baik, inovasi, dan capaian sekolah tidak hanya menjadi bagian dari proses penilaian, tetapi juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan Program SSK ke depan. Capaian yang telah dibangun sekolah diharapkan tidak berhenti pada momentum apresiasi. Berbagai inovasi dan praktik baik perlu terus dipertahankan, dikembangkan, dan diintegrasikan ke dalam budaya sekolah agar pendidikan kependudukan menjadi bagian dari proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan demikian, Sekolah Siaga Kependudukan diharapkan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memahami isu kependudukan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang responsif terhadap dinamika kependudukan. Pada akhirnya, pendidikan kependudukan di sekolah menjadi salah satu investasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang berkualitas dan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Jadwal & Acara

Agenda Kegiatan.

Lihat Semua Agenda

Tidak ada agenda mendatang.

Literatur & Publikasi

Artikel & Kajian.

Artikel Terbaru

Lihat Semua
16 Nov 2026

Ekosistem Asuransi sebagai Jalan Transformasi Pekerja Informal Menuju Formal

  Oleh: Budi Setiyono Sesmendukbangga/BKKBN Memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan perkara sederhana. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah masih besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal. Mereka menjadi bagian penting dari penggerak ekonomi, tetapi sebagian besar masih menghadapi ketidakpastian penghasilan, hubungan kerja yang tidak jelas, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial. Data ketenagakerjaan Februari 2025 menunjukkan bahwa sekitar 59,40 persen penduduk bekerja di Indonesia berada di sektor informal. Angka ini memperlihatkan bahwa sektor informal bukan sekadar pelengkap perekonomian. Sebaliknya, sektor ini menjadi tumpuan hidup jutaan keluarga sekaligus menopang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Kita dapat melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pedagang pasar, petani, nelayan, pengemudi ojek daring, pekerja bangunan, pengrajin, pekerja rumah tangga, hingga pelaku usaha mikro merupakan bagian dari kelompok yang menggerakkan perekonomian. Mereka bekerja dan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ketika mengalami kecelakaan, kehilangan kemampuan bekerja, atau memasuki usia tua, tidak semuanya memiliki perlindungan yang memadai. Selama ini, pembahasan mengenai transformasi pekerja informal menuju formal lebih banyak berfokus pada legalitas usaha, perizinan, administrasi, dan status hubungan kerja. Padahal, ada aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu membangun kesadaran masyarakat mengenai perlunya asuransi dan jaminan sosial. Pertanyaannya, mungkinkah budaya asuransi menjadi salah satu jalan untuk mempercepat transformasi pekerja informal menuju sistem ekonomi yang lebih tertata dan terlindungi? Formalisasi Tidak Cukup dengan Legalitas Formalisasi pekerjaan sering dipahami sebagai proses mengubah pekerjaan informal menjadi pekerjaan formal. Pengertian tersebut tidak keliru, tetapi masih terlalu sempit jika hanya dilihat dari sisi administrasi dan status pekerjaan. Seorang pedagang pasar mungkin sudah memiliki izin usaha, tetapi belum tentu mendapatkan perlindungan ketika mengalami kecelakaan saat bekerja. Demikian pula pengemudi transportasi daring yang telah terhubung dengan perusahaan platform melalui aplikasi digital. Keterhubungan tersebut tidak otomatis menjamin perlindungan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Artinya, legalitas belum tentu sejalan dengan perlindungan. Formalisasi semestinya dipahami sebagai proses yang lebih menyeluruh. Di dalamnya terdapat kepastian hubungan kerja, administrasi usaha, akses layanan keuangan, perlindungan sosial, dan kemampuan mempertahankan keberlangsungan penghidupan. Dalam konteks ini, jaminan sosial memiliki peran strategis. Kepesertaan jaminan sosial memperkenalkan pekerja pada sistem perlindungan yang memiliki aturan, administrasi, kewajiban pembayaran iuran, dan hak atas manfaat. Kebiasaan tersebut dapat menjadi bagian dari proses membangun keteraturan ekonomi. Tentu saja, menjadi peserta jaminan sosial tidak serta-merta mengubah status pekerjaan seseorang menjadi formal. Namun, kepesertaan dapat menjadi salah satu pintu masuk menuju sistem ekonomi yang lebih tertata, khususnya dalam aspek perlindungan sosial. Langkah ini perlu diikuti penguatan legalitas usaha, kepastian hubungan kerja, dan peningkatan produktivitas. Membangun Budaya, Bukan Sekadar Kepesertaan Tantangan memperluas perlindungan sosial bagi pekerja informal sebenarnya tidak berhenti pada persoalan pendaftaran. Hal yang lebih mendasar adalah membangun kesadaran bahwa perlindungan merupakan kebutuhan, bukan sekadar kewajiban administratif. Bagi pekerja dengan penghasilan tidak tetap, membayar iuran jaminan sosial sering kali dianggap sebagai pengeluaran tambahan. Ketika pendapatan harus diprioritaskan untuk kebutuhan rumah tangga, perlindungan terhadap risiko yang belum tentu terjadi kerap ditempatkan di urutan berikutnya. Di sinilah pentingnya membangun budaya asuransi. Budaya asuransi bukan sekadar kebiasaan membeli polis atau membayar iuran secara rutin. Lebih dari itu, budaya asuransi berkaitan dengan kesadaran bahwa risiko kehidupan dan pekerjaan dapat terjadi kapan saja sehingga perlu diantisipasi melalui sistem perlindungan yang terencana. Prinsip gotong royong menjadi bagian penting dari pemahaman tersebut. Mereka yang tidak sedang mengalami risiko turut berkontribusi dalam sistem perlindungan yang dapat membantu peserta lain ketika menghadapi musibah, sesuai ketentuan program. Karena itu, pendekatan sosialisasi perlu diubah. Masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi mengenai jenis program, besaran iuran, dan prosedur pendaftaran. Mereka perlu memahami manfaat perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang nelayan, misalnya, perlu menyadari bahwa kecelakaan ketika melaut bukan hanya menyangkut keselamatan dirinya, tetapi juga keberlangsungan ekonomi keluarga. Begitu pula pengemudi ojek daring. Kecelakaan yang membuatnya tidak dapat bekerja selama beberapa waktu bisa langsung memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesadaran terhadap risiko semacam inilah yang perlu dibangun. Ketika masyarakat memahami bahwa satu peristiwa dapat berdampak panjang terhadap kondisi ekonomi keluarga, perlindungan sosial akan lebih mudah dipandang sebagai kebutuhan. Jaminan Sosial sebagai Jembatan Menuju Ekonomi Formal Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal, salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Melalui kategori Bukan Penerima Upah (BPU), pekerja mandiri dapat memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, perlindungan kesehatan dapat diperoleh melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Keberadaan program tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sosial tidak harus menunggu seseorang bekerja di perusahaan atau memiliki hubungan kerja formal. Pekerja mandiri pun memiliki kesempatan memperoleh perlindungan. Hal ini penting karena proses formalisasi dapat dimulai dari aspek yang paling dekat dengan kebutuhan pekerja, yaitu perlindungan terhadap risiko pekerjaan dan kehidupan. Selanjutnya, proses tersebut dapat diperkuat melalui pendampingan legalitas usaha, pencatatan keuangan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Bayangkan seorang pedagang kecil di pasar tradisional yang selama bertahun-tahun bekerja tanpa perlindungan kecelakaan kerja. Melalui edukasi komunitas pasar, ia mulai memahami risiko pekerjaannya dan memutuskan menjadi peserta jaminan sosial. Perubahan tersebut dapat menjadi awal dari proses yang lebih besar. Ia juga dapat memperoleh pendampingan untuk mencatat keuangan usaha, mengurus legalitas, menggunakan sistem pembayaran digital, hingga mengakses koperasi atau pembiayaan produktif. Langkah-langkah tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten dapat membantu pedagang terhubung dengan berbagai layanan dan kelembagaan ekonomi formal. Dengan demikian, jaminan sosial bukan hanya berfungsi memberikan perlindungan ketika risiko terjadi. Jika diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, jaminan sosial juga dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas keterhubungan pekerja informal dengan sistem formal. Bagaimana Mekanisme Bekerja? Salah satu contoh menarik mengenai bagaimana budaya asuransi dapat mendorong transformasi pekerja informal menuju formal dapat dilihat dari hubungan antara asuransi properti dan profesi tukang bangunan, khususnya tukang batu. Selama ini, banyak tukang bangunan bekerja secara mandiri berdasarkan pesanan, mengandalkan keterampilan yang diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun. Namun, sebagian dari mereka belum memiliki sertifikat kompetensi, legalitas usaha, administrasi pekerjaan yang tertata, maupun perlindungan ketenagakerjaan. Kondisi ini berpotensi berubah apabila masyarakat semakin terbiasa mengasuransikan rumah terhadap risiko kebakaran, gempa bumi, dan kerusakan lainnya. Semakin berkembang pasar asuransi properti, semakin besar pula kepentingan perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa bangunan yang dipertanggungkan memiliki kualitas konstruksi dan standar keselamatan yang memadai. Dengan demikian, budaya asuransi tidak hanya menciptakan kebutuhan terhadap perlindungan finansial, tetapi juga berpotensi membentuk permintaan pasar terhadap jasa konstruksi yang profesional. Secara teknis, perusahaan asuransi memiliki kepentingan untuk mengendalikan risiko kerugian atas objek yang dipertanggungkan. Dalam proses penilaian risiko atau underwriting, perusahaan dapat mempertimbangkan kondisi fisik bangunan, kualitas material, instalasi listrik, sistem pencegahan kebakaran, serta kesesuaian konstruksi dengan standar teknis yang berlaku. Untuk bangunan di wilayah rawan gempa, misalnya, aspek ketahanan struktur menjadi pertimbangan penting dalam menilai risiko. Perusahaan asuransi juga dapat mengembangkan skema premi atau persyaratan pertanggungan yang mempertimbangkan kualitas bangunan dan upaya mitigasi risiko. Dalam situasi seperti ini, pemilik rumah akan memiliki dorongan lebih kuat untuk menggunakan jasa tukang atau tenaga konstruksi yang memahami standar keselamatan dan mampu menjamin kualitas pekerjaannya. Permintaan terhadap tenaga konstruksi yang kompeten pun meningkat karena kualitas bangunan tidak lagi hanya menjadi persoalan kenyamanan pemilik, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan aset yang diasuransikan. Perubahan permintaan pasar tersebut dapat menjadi insentif bagi tukang bangunan untuk meningkatkan profesionalitas. Tukang batu yang sebelumnya bekerja secara informal akan memiliki alasan ekonomi untuk mengikuti pelatihan, memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang berlaku, dan mengembangkan usaha secara lebih terorganisasi. Mereka dapat bergabung dalam kelompok usaha atau membentuk badan usaha jasa konstruksi sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan. Administrasi pekerjaan mulai ditata melalui kontrak, pencatatan transaksi, dan penggunaan identitas perpajakan sesuai ketentuan. Dalam hal ini, sertifikasi kompetensi, legalitas usaha, dan kepatuhan perpajakan bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan menjadi modal untuk memperoleh kepercayaan konsumen dan memperluas akses terhadap proyek konstruksi yang lebih besar. Dengan kata lain, formalisasi tumbuh karena adanya kebutuhan pasar terhadap tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat berikutnya adalah terbukanya kesempatan bagi pekerja konstruksi untuk memperoleh perlindungan sosial dan ketenagakerjaan. Ketika kegiatan usaha semakin tertata dan hubungan kerja semakin jelas, pekerja dapat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bagi mereka yang bekerja dalam hubungan kerja dengan badan usaha, kepesertaan dapat dilakukan melalui kategori Penerima Upah sesuai ketentuan. Sementara itu, tukang bangunan yang tetap bekerja secara mandiri dapat mengikuti kategori Bukan Penerima Upah (BPU). Melalui kepesertaan tersebut, mereka berkesempatan memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sesuai program yang diikuti. Pada saat yang sama, usaha yang semakin formal juga mendorong tertib administrasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, tukang bangunan yang sebelumnya bekerja dengan penghasilan tidak menentu tanpa jaminan masa depan dapat bertransformasi menjadi tenaga profesional yang memiliki kompetensi terakui, legalitas usaha, kepatuhan perpajakan, serta perlindungan sosial bagi dirinya dan keluarganya. Contoh tersebut menunjukkan bahwa budaya asuransi sesungguhnya memiliki potensi menciptakan efek berantai yang lebih luas daripada sekadar memberikan penggantian kerugian ketika terjadi musibah. Asuransi properti dapat mendorong peningkatan standar keselamatan bangunan; peningkatan standar tersebut menciptakan kebutuhan terhadap tenaga konstruksi profesional; kebutuhan tenaga profesional mendorong sertifikasi dan legalitas usaha; sementara formalisasi usaha membuka jalan bagi kepatuhan perpajakan dan perluasan perlindungan jaminan sosial.  Ekosistem Perlindungan Membutuhkan Kolaborasi Membangun budaya asuransi tidak mungkin hanya mengandalkan BPJS Ketenagakerjaan atau industri asuransi. Persoalannya terlalu luas untuk diselesaikan oleh satu lembaga. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, koperasi, komunitas pekerja, lembaga pendidikan, hingga perusahaan platform digital. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perlindungan sosial berjalan searah dengan agenda pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan pekerjaan layak. Perlindungan pekerja informal seharusnya menjadi bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi, bukan program yang berdiri sendiri. BPJS Ketenagakerjaan juga perlu terus memperluas kepesertaan, menyederhanakan proses pendaftaran, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan manfaat program dapat diterima peserta sesuai ketentuan. Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui kampanye. Kepercayaan akan tumbuh ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat program yang diikuti. Dunia usaha dan perusahaan platform digital memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan kelompok pekerja yang selama ini sulit dijangkau melalui pendekatan konvensional. Keterlibatan mereka dalam memperluas akses perlindungan perlu terus diperkuat. Sementara itu, koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, paguyuban pedagang, dan komunitas pengemudi daring dapat menjadi mitra strategis dalam memberikan edukasi sekaligus membantu pengorganisasian kepesertaan. Pemerintah daerah juga dapat mengambil bagian melalui program perlindungan pekerja rentan, termasuk dukungan pembiayaan iuran bagi kelompok yang memenuhi kriteria.  Pelaksanaannya tentu perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi ini penting agar perlindungan sosial tidak berhenti sebagai kegiatan sosialisasi atau program seremonial, tetapi benar-benar hadir dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dari Perlindungan Menuju Produktivitas Perlindungan sosial memiliki kaitan erat dengan keberlangsungan produktivitas pekerja. Ketika seseorang mengalami kecelakaan atau kehilangan kemampuan bekerja tanpa perlindungan, dampaknya dapat meluas. Penghasilan terhenti, tabungan terkuras, bahkan keluarga terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, perlindungan sosial yang berjalan efektif dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi ketika risiko terjadi. Pekerja dan keluarganya memiliki penyangga untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Namun, perlindungan sosial bukan satu-satunya faktor penentu produktivitas. Peningkatan keterampilan, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, kepastian pasar, dan pengembangan usaha tetap dibutuhkan. Karena itu, agenda formalisasi tidak boleh memisahkan perlindungan sosial dari pemberdayaan ekonomi. Pekerja informal tidak cukup hanya didorong menjadi peserta jaminan sosial. Mereka juga perlu memperoleh kesempatan meningkatkan keterampilan, memperbaiki pengelolaan usaha, mendapatkan legalitas, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan pendekatan tersebut, formalisasi tidak lagi dipandang sebagai tambahan beban administratif. Sebaliknya, proses ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat perlindungan, dan memperbaiki kesejahteraan. Tiga Agenda Strategis yang Perlu Didorong Untuk mempercepat transformasi pekerja informal menuju formal, setidaknya ada tiga agenda yang perlu mendapat perhatian bersama. Pertama, menjadikan literasi asuransi dan jaminan sosial sebagai gerakan nasional. Edukasi perlindungan sosial perlu menjangkau ruang-ruang tempat pekerja menjalankan aktivitasnya. Pasar tradisional, sentra UMKM, sekolah, perguruan tinggi, koperasi, komunitas pekerja, hingga ekosistem platform digital dapat menjadi sarana penyebaran literasi tersebut. Pendekatan edukasi juga perlu disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan. Nelayan, petani, pedagang, dan pengemudi daring memiliki risiko yang berbeda sehingga membutuhkan penjelasan yang dekat dengan pengalaman mereka. Tujuannya bukan semata-mata meningkatkan jumlah peserta, tetapi menumbuhkan pemahaman bahwa perlindungan merupakan bagian penting dari kehidupan bekerja. Kedua, mengintegrasikan jaminan sosial dengan program formalisasi ekonomi. Pendampingan legalitas UMKM, akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, digitalisasi usaha, dan perluasan pasar perlu dihubungkan dengan upaya memperluas perlindungan pekerja. Dengan cara ini, pekerja tidak hanya diminta masuk ke dalam sistem formal, tetapi juga mendapatkan manfaat nyata dari keterhubungan tersebut. Mereka memiliki alasan yang lebih kuat untuk mempertahankan legalitas usaha sekaligus kepesertaan perlindungan sosial. Ketiga, mengembangkan skema pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Penghasilan pekerja informal cenderung berubah-ubah dan bergantung pada musim, cuaca, permintaan pasar, atau jumlah pekerjaan yang tersedia. Karena itu, pembiayaan perlindungan sosial perlu mempertimbangkan kemampuan membayar, keterjangkauan iuran, dan kesinambungan kepesertaan. Pemerintah, pelaku usaha, perusahaan platform digital, koperasi, dan pekerja dapat berbagi tanggung jawab sesuai karakteristik pekerjaan serta ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ketiga agenda tersebut juga perlu diukur melalui indikator yang lebih luas. Jumlah peserta terdaftar memang penting, tetapi perlu dilengkapi dengan data peserta aktif, konsistensi pembayaran iuran, pemanfaatan manfaat, peningkatan legalitas usaha, kualitas pekerjaan, dan perubahan kesejahteraan pekerja. Dengan indikator yang lebih komprehensif, pemerintah dapat menilai apakah perluasan perlindungan benar-benar memberikan perubahan dalam kehidupan pekerja informal. Mengubah Paradigma Pembangunan Ketenagakerjaan Rekomendasi ILO Nomor 204 Tahun 2015 tentang Transisi dari Ekonomi Informal ke Ekonomi Formal memberikan landasan penting bagi upaya transformasi tersebut. Rekomendasi ini menekankan perlunya memperluas perlindungan sosial, meningkatkan hak-hak pekerja, dan memperbaiki kondisi kerja dalam proses peralihan menuju ekonomi formal. Prinsip tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Formalisasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada bertambahnya jumlah pekerjaan yang tercatat secara administratif atau semakin banyaknya usaha yang memiliki izin. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan pekerja memperoleh pekerjaan yang produktif, layak, dan terlindungi. Karena itu, budaya asuransi dan jaminan sosial perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ketenagakerjaan nasional, bukan sekadar program pelengkap. Cara pandang terhadap pekerja informal juga perlu berubah. Mereka bukan sekadar kelompok yang harus didorong masuk ke dalam sistem formal. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan juga harus membangun ekosistem yang memberikan manfaat nyata ketika pekerja mulai terhubung dengan sistem tersebut. Ketika risiko pekerjaan mendapatkan perlindungan, pengurusan administrasi semakin mudah, usaha memperoleh dukungan, dan kesejahteraan keluarga lebih terjaga, formalisasi tidak lagi dipandang sebagai beban. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari berapa banyak orang yang bekerja atau berapa banyak usaha yang telah memiliki izin. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pekerja dapat menjalankan pekerjaannya secara produktif, memperoleh penghidupan yang lebih pasti, dan memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko kehidupan. Membangun budaya asuransi berarti menumbuhkan kesadaran untuk mempersiapkan masa depan. Sementara itu, memperkuat jaminan sosial berarti memastikan bahwa pekerja tidak harus menghadapi risiko kehidupan seorang diri. Keduanya merupakan fondasi penting bagi transformasi sektor informal menuju formal. Sebuah proses yang bukan hanya bertujuan menata aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan rasa aman, kesempatan, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pekerja Indonesia.

16 Nov 2026

Dunia Akan Bersiap Untuk Tidak Baik-Baik Saja

Penulis: I Made Yudhistira D   Dunia sedang memperlihatkan wajah yang semakin sulit ditebak. Kemajuan teknologi berlangsung begitu cepat, tetapi rasa aman manusia justru menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Konflik geopolitik belum menemukan jalan penyelesaian yang meyakinkan, ancaman senjata nuklir kembali menjadi perhatian, serangan siber merambah infrastruktur vital, perubahan iklim mengganggu keseimbangan alam, sementara ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi global menghadapi tekanan yang saling berkaitan. Pandemi COVID-19 memang tidak lagi berada pada fase kedaruratan global seperti beberapa tahun lalu, tetapi pengalaman tersebut meninggalkan pelajaran penting tentang betapa rapuhnya sistem kehidupan ketika ancaman kesehatan melintasi batas negara. Dunia seolah sedang memasuki babak baru: bukan semata-mata menghadapi satu krisis besar, melainkan bersiap menghadapi kemungkinan datangnya berbagai krisis secara bersamaan. Peringatan kesiapsiagaan yang dikeluarkan sejumlah negara menjadi salah satu tanda perubahan tersebut. Uni Eropa, misalnya, melalui Preparedness Union Strategy mendorong masyarakat memiliki persediaan kebutuhan dasar yang memadai untuk menghadapi gangguan selama sedikitnya 72 jam. Swedia dan sejumlah negara Eropa lainnya juga memperkuat panduan kesiapsiagaan rumah tangga. Pesannya cukup jelas: masyarakat perlu memiliki kemampuan bertahan ketika layanan publik, jaringan komunikasi, transportasi, energi, atau distribusi kebutuhan pokok mengalami gangguan. Ini bukan pernyataan bahwa perang besar atau bencana global pasti akan terjadi. Namun, pemerintah mulai menyadari bahwa ketergantungan masyarakat terhadap sistem yang serba terhubung dapat berubah menjadi kerentanan ketika sistem tersebut terganggu. Ancaman serangan siber memperlihatkan bahwa perang modern tidak selalu dimulai dengan suara ledakan atau pergerakan pasukan. Serangan dapat berlangsung tanpa terlihat, menembus pusat data, sistem perbankan, jaringan listrik, komunikasi, transportasi, hingga sistem logistik pangan. Dalam masyarakat digital, satu gangguan terhadap sistem informasi dapat menimbulkan efek berantai terhadap kehidupan ekonomi dan sosial. Laporan Global Cybersecurity Outlook 2026 dari World Economic Forum menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan, fragmentasi geopolitik, serta ketimpangan kemampuan keamanan siber telah mengubah lanskap ancaman digital. Serangan terhadap infrastruktur kritis bukan lagi persoalan teknis yang hanya menjadi urusan para ahli teknologi informasi. Ketika jaringan listrik, sistem pembayaran, rumah sakit, atau distribusi bahan pangan terganggu, persoalannya berubah menjadi ancaman terhadap keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di sinilah kita perlu memahami bahwa keamanan digital telah menjadi bagian dari keamanan manusia. Masyarakat yang tidak memiliki literasi digital memadai, pemerintah yang belum memiliki sistem perlindungan data yang kuat, serta lembaga pelayanan publik yang terlalu bergantung pada satu sistem teknologi akan menghadapi risiko lebih besar. Ke depan, kemampuan suatu negara menjaga kehidupan penduduknya tidak cukup diukur dari kepemilikan perangkat teknologi canggih, tetapi juga dari kemampuannya memastikan bahwa teknologi tetap dapat berfungsi, dipulihkan, dan dipercaya ketika menghadapi serangan. Pada saat yang sama, ancaman nuklir kembali mengingatkan dunia bahwa kemajuan peradaban tidak selalu berjalan seiring dengan kematangan manusia dalam mengelola kekuasaan. Laporan Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI Yearbook 2026 mencatat bahwa sembilan negara pemilik senjata nuklir terus memodernisasi persenjataannya. SIPRI memperkirakan terdapat 12.187 hulu ledak nuklir dalam inventaris global pada Januari 2026, dengan sekitar 9.745 berada dalam persediaan militer yang berpotensi digunakan. Angka tersebut bukan sekadar statistik persenjataan. Ia merupakan gambaran mengenai besarnya kapasitas destruktif yang masih tersimpan dalam sistem keamanan internasional. Persoalannya bukan hanya kemungkinan penggunaan senjata nuklir dalam konflik terbuka, melainkan juga meningkatnya risiko salah perhitungan, kesalahan persepsi, kegagalan komunikasi, dan eskalasi yang tidak terkendali. Ketika hubungan antarnegara semakin dipenuhi ketidakpercayaan, sementara mekanisme pengendalian senjata dan diplomasi menghadapi tekanan, dunia harus menerima kenyataan bahwa keamanan global tidak dapat sepenuhnya dijamin oleh keseimbangan kekuatan militer. Satu keputusan politik yang keliru dapat membawa konsekuensi kemanusiaan yang jauh melampaui batas negara yang terlibat. Dalam skenario ekstrem, ancaman nuklir bukan hanya menghancurkan wilayah, melainkan juga mengancam generasi, sumber pangan, kesehatan, lingkungan, dan masa depan populasi manusia. Pengalaman pandemi COVID-19 juga seharusnya tidak dipandang sebagai peristiwa yang telah selesai dan boleh dilupakan. Pandemi telah memperlihatkan bagaimana sebuah ancaman biologis dapat mengubah struktur kehidupan dalam waktu singkat. Sekolah berhenti beroperasi secara normal, aktivitas ekonomi melemah, pekerjaan hilang, mobilitas penduduk dibatasi, dan jutaan keluarga harus menyesuaikan pola kehidupan. Dampaknya tidak berhenti pada angka infeksi dan kematian. Anak-anak mengalami gangguan pembelajaran, kelompok pekerja informal kehilangan sumber pendapatan, perempuan menghadapi peningkatan beban pengasuhan, sementara kelompok lansia dan masyarakat dengan akses kesehatan terbatas berada dalam posisi yang lebih rentan. Kini, berbagai varian SARS-CoV-2 masih dipantau oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Data pemantauan WHO hingga Oktober 2026 menunjukkan bahwa sejumlah varian tetap berada dalam kategori pemantauan, tetapi bukti yang tersedia belum menunjukkan bahwa varian-varian tersebut membawa tambahan risiko kesehatan masyarakat dibandingkan varian yang sedang beredar. Hal ini penting untuk ditegaskan agar masyarakat tidak terjebak dalam kepanikan akibat informasi yang belum terverifikasi. Pelajaran terpenting dari COVID-19 bukanlah hidup dalam ketakutan terhadap virus berikutnya, melainkan membangun sistem kesehatan masyarakat yang tangguh, surveilans penyakit yang berkelanjutan, kemampuan riset, kesiapan fasilitas kesehatan, serta perilaku masyarakat yang memahami pentingnya pencegahan. Di luar ancaman keamanan dan kesehatan, persoalan pangan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam stabilitas global. Pangan merupakan kebutuhan biologis, tetapi sekaligus memiliki dimensi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan nasional. Perang dapat menghambat jalur perdagangan, kenaikan harga energi meningkatkan biaya produksi dan transportasi, sementara gangguan pasokan pupuk dan perubahan iklim memengaruhi produktivitas pertanian. Negara yang sangat bergantung pada impor pangan akan menghadapi risiko ketika rantai pasok internasional mengalami gangguan. Bahkan negara yang memiliki produksi domestik memadai tetap dapat mengalami tekanan apabila distribusi, daya beli masyarakat, dan stabilitas harga tidak terjaga. World Bank melalui Food and Nutrition Security Update Oktober 2026 menyampaikan bahwa pasar pangan global secara agregat masih relatif stabil dan pasokan pangan secara umum memadai. Namun, kondisi tersebut tidak berarti seluruh penduduk dunia terbebas dari ancaman kerawanan pangan. Konflik dan gangguan cuaca masih menyebabkan jutaan orang membutuhkan bantuan pangan. Di sejumlah wilayah Afrika, risiko kelaparan tetap menjadi perhatian serius. Ini menunjukkan bahwa persoalan pangan global bukan semata-mata tentang apakah dunia memproduksi cukup makanan, melainkan juga tentang siapa yang mampu mengaksesnya, bagaimana makanan didistribusikan, dan apakah keluarga memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Ancaman tersebut semakin kompleks ketika perubahan iklim ikut memperbesar ketidakpastian. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO dalam pembaruan State of the Climate 2026 mencatat bahwa suhu rata-rata global Januari hingga September 2026 berada sekitar 1,47 derajat Celsius di atas tingkat praindustri. Empat tahun terakhir, 2023 hingga 2026, termasuk empat tahun terpanas dalam catatan pengamatan. WMO juga memperingatkan bahwa perkembangan El Niño dapat memperkuat risiko panas ekstrem, kekeringan, banjir, serta gangguan pola curah hujan hingga awal 2027. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor pertanian, tetapi juga kesehatan, ketersediaan air bersih, permukiman, infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, dan kehidupan masyarakat pesisir. Krisis iklim sesungguhnya merupakan krisis kependudukan dalam pengertian yang lebih luas. Ketika sebuah wilayah mengalami kekeringan berkepanjangan, persoalannya bukan hanya berkurangnya produksi pertanian. Ada keluarga yang kehilangan mata pencaharian, anak-anak yang menghadapi risiko kekurangan gizi, penduduk yang harus berpindah tempat tinggal, serta masyarakat yang semakin sulit memperoleh akses terhadap air dan layanan dasar. Perubahan iklim dapat memperlebar kesenjangan sosial karena kelompok dengan sumber daya ekonomi terbatas biasanya memiliki kemampuan adaptasi yang lebih rendah. Dengan kata lain, bencana alam tidak selalu menghasilkan penderitaan yang sama. Dampaknya sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, kualitas sumber daya manusia, kondisi ekonomi keluarga, dan kapasitas institusi yang melindungi masyarakat. Sementara itu, ekonomi global juga tidak sepenuhnya berada dalam situasi yang nyaman. International Monetary Fund atau IMF dalam World Economic Outlook Oktober 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1 persen pada 2026 dan 3,4 persen pada 2027. Inflasi global diproyeksikan mencapai 4,7 persen pada 2026 sebelum menurun menjadi 4,1 persen pada 2027. Di balik angka pertumbuhan tersebut, terdapat ketimpangan kemampuan antarnegara dalam menghadapi tekanan ekonomi. Negara pengimpor energi, negara dengan ruang fiskal terbatas, serta negara yang rentan terhadap gejolak perdagangan akan menghadapi tantangan lebih berat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan biaya hidup, ketidakpastian lapangan kerja, dan pelemahan daya beli dapat menjadi persoalan yang langsung dirasakan oleh keluarga. Kita perlu menyadari bahwa krisis ekonomi tidak selalu terlihat dalam bentuk runtuhnya pasar keuangan atau kebangkrutan perusahaan besar. Krisis juga hadir ketika seorang ayah kehilangan pekerjaan, seorang ibu kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anaknya, seorang remaja terpaksa meninggalkan pendidikan untuk membantu ekonomi keluarga, atau seorang lansia tidak lagi mampu membiayai kebutuhan kesehatannya. Di sinilah angka pertumbuhan ekonomi harus dibaca bersama kualitas kehidupan penduduk. Pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan kesempatan, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas manusia hanya akan menghasilkan kemajuan yang rapuh. Berbagai ancaman tersebut memperlihatkan satu kenyataan penting: krisis global tidak berdiri sendiri. Serangan siber dapat mengganggu sistem distribusi pangan. Konflik militer dapat meningkatkan harga energi dan pupuk. Perubahan iklim dapat menurunkan produktivitas pertanian. Kenaikan harga pangan dapat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan. Krisis kesehatan dapat mengurangi produktivitas penduduk dan membebani anggaran negara. Inilah yang dikenal sebagai cascading risks, yakni risiko berantai ketika satu gangguan memicu gangguan lain dan kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Dunia tidak hanya sedang menghadapi banyak ancaman, tetapi juga menghadapi ancaman yang saling terhubung. United Nations Global Risk Report 2026 memperlihatkan kompleksitas tersebut. Dalam survei persepsi terhadap 1.300 pemangku kepentingan di 155 negara, sebanyak 36 persen responden memperkirakan perang berskala besar dapat terjadi dalam satu tahun. Angka ini harus dipahami sebagai persepsi risiko para responden, bukan probabilitas objektif bahwa perang pasti terjadi. Namun, temuan tersebut menunjukkan meningkatnya kecemasan terhadap arah keamanan internasional. Ketika perubahan geopolitik, teknologi, iklim, dan ekonomi berlangsung bersamaan, kemampuan suatu negara untuk bertahan tidak lagi cukup ditentukan oleh kekuatan militernya atau besarnya produk domestik bruto. Kekuatan sesungguhnya juga terletak pada kualitas penduduk dan kemampuan masyarakat menghadapi perubahan. Pada titik inilah pembangunan kependudukan perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih strategis melalui konsep Demographic Resilience atau Ketahanan Demografi. Selama ini, pembicaraan mengenai ketahanan nasional sering kali lebih banyak diarahkan pada pertahanan militer, keamanan wilayah, stabilitas ekonomi, dan ketersediaan sumber daya alam. Padahal, seluruh sistem tersebut pada akhirnya bergantung pada manusia. Penduduk bukan sekadar angka dalam sensus, bukan pula hanya objek pembangunan atau penerima layanan pemerintah. Penduduk merupakan subjek, pelaku, sekaligus modal utama yang menentukan kemampuan suatu bangsa untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit ketika menghadapi krisis. Demographic Resilience dapat dipahami sebagai kemampuan individu, keluarga, komunitas, dan institusi untuk mempertahankan fungsi kehidupan, beradaptasi terhadap perubahan, mengurangi dampak kerentanan, serta pulih dari berbagai guncangan. Konsep ini tidak sekadar berbicara tentang berapa besar jumlah penduduk, berapa rendah angka kelahiran, atau berapa tinggi bonus demografi. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah penduduk memiliki kesehatan, pendidikan, kompetensi, daya tahan ekonomi, solidaritas sosial, dan dukungan kelembagaan yang cukup untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Ketahanan demografi setidaknya memiliki empat dimensi yang saling menguatkan. Pertama, Human Resilience atau ketahanan individu. Individu yang tangguh bukan hanya mereka yang sehat secara fisik, tetapi juga memiliki kesehatan mental, pendidikan, keterampilan, literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta kapasitas untuk beradaptasi. Di tengah perubahan teknologi dan ketidakpastian ekonomi, kualitas manusia tidak boleh hanya diukur dari kemampuannya memasuki pasar kerja, tetapi juga dari kemampuannya belajar kembali, mengambil keputusan, mengelola tekanan, dan tetap produktif dalam berbagai situasi. Generasi muda perlu dipersiapkan bukan hanya untuk menjadi tenaga kerja masa depan, melainkan menjadi manusia yang mampu menghadapi masa depan yang tidak selalu dapat diprediksi. Kedua, Family Resilience atau ketahanan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, tetapi menjadi benteng pertama ketika sistem kehidupan mengalami gangguan. Ketika terjadi pandemi, kehilangan pekerjaan, bencana, atau kenaikan harga pangan, keluargalah yang pertama kali merasakan dampaknya. Keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi, akses terhadap pangan bergizi, kesehatan, pola pengasuhan positif, komunikasi yang sehat, dan kemampuan mengelola keuangan akan memiliki peluang lebih besar untuk melewati masa sulit. Karena itu, ketahanan keluarga tidak boleh hanya dipahami sebagai keharmonisan hubungan antaranggota keluarga. Ketahanan keluarga juga menyangkut kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, melindungi anak, merawat lansia, serta memastikan setiap anggota keluarga tetap memiliki kesempatan berkembang. Ketiga, Community Resilience atau ketahanan komunitas. Tidak ada individu atau keluarga yang benar-benar mampu menghadapi krisis sendirian. Solidaritas sosial, gotong royong, kepedulian terhadap kelompok rentan, jejaring pertolongan, dan kemandirian ekonomi lokal menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Ketika distribusi pangan terganggu, komunitas dapat mengembangkan cadangan pangan lokal. Ketika terjadi bencana, jejaring masyarakat dapat membantu proses evakuasi dan pemulihan. Ketika informasi palsu menyebar, komunitas yang memiliki literasi informasi dapat menjadi benteng untuk mencegah kepanikan. Masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat cenderung mempunyai modal sosial yang lebih besar untuk menghadapi ketidakpastian. Keempat, Institutional Resilience atau ketahanan institusi. Individu, keluarga, dan komunitas tidak akan mampu berkembang secara optimal tanpa institusi yang tangguh. Pemerintah harus mampu menghadirkan kebijakan berbasis data, pelayanan publik yang inklusif, sistem perlindungan sosial yang responsif, keamanan digital, kesiapsiagaan kesehatan, serta koordinasi lintas sektor. Ketahanan institusi juga menuntut kemampuan pemerintah untuk mengantisipasi risiko, mengambil keputusan secara cepat, menyampaikan informasi secara transparan, dan memulihkan layanan ketika terjadi gangguan. Institusi yang kuat bukan hanya institusi yang mampu menjalankan program dalam keadaan normal, tetapi institusi yang tetap dapat melindungi masyarakat ketika keadaan tidak berjalan normal. Keempat dimensi tersebut tidak dapat dibangun secara terpisah. Individu yang sehat dan kompeten membutuhkan keluarga yang mendukung. Keluarga yang tangguh membutuhkan komunitas yang peduli. Komunitas yang mandiri membutuhkan institusi yang mampu menyediakan perlindungan, infrastruktur, dan kebijakan yang tepat. Sebaliknya, institusi yang kuat membutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran, kemampuan, dan partisipasi. Hubungan ini membentuk sebuah ekosistem ketahanan demografi yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini menjadi semakin relevan. Indonesia memiliki wilayah yang luas, karakteristik geografis yang beragam, ketimpangan akses pelayanan dasar, serta struktur penduduk yang berbeda antarwilayah. Bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan apabila kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas tidak berkembang seiring dengan perubahan struktur umur penduduk. Bahkan, jumlah penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi sumber tekanan apabila tidak didukung oleh lapangan kerja yang memadai dan kompetensi yang relevan. Pada saat yang sama, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menuntut kesiapan sistem kesehatan, perlindungan sosial, pengasuhan, dan ekonomi perawatan. Oleh karena itu, pembangunan kependudukan Indonesia tidak boleh berhenti pada pengelolaan angka kelahiran, pengendalian pertumbuhan penduduk, atau pemanfaatan bonus demografi. Pembangunan kependudukan harus bergerak menuju pembangunan kualitas dan ketahanan penduduk. Sekolah perlu membangun literasi kependudukan, literasi digital, kesadaran lingkungan, dan kemampuan menghadapi risiko. Keluarga perlu diperkuat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dan membangun generasi yang sehat serta berkarakter. Komunitas perlu didorong menjadi ruang kolaborasi, inovasi, dan kemandirian ekonomi. Sementara itu, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan memiliki perspektif perlindungan penduduk dan keberlanjutan kehidupan. Kesiapsiagaan menghadapi krisis juga perlu diterjemahkan ke dalam ukuran pembangunan yang lebih konkret. Seberapa banyak keluarga yang memiliki akses terhadap pangan bergizi dan air bersih? Seberapa siap sekolah melanjutkan proses pembelajaran ketika terjadi bencana? Seberapa besar kemampuan masyarakat memahami informasi dan membedakan fakta dari disinformasi? Seberapa cepat layanan kesehatan menjangkau kelompok rentan? Seberapa kuat perlindungan sosial ketika pendapatan keluarga terganggu? Seberapa mampu pemerintah daerah mempertahankan pelayanan publik ketika infrastruktur digital atau energi mengalami gangguan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu menjadi bagian dari agenda pengukuran ketahanan demografi. Kita juga perlu menghindari cara pandang yang terlalu pesimistis. Mempersiapkan diri menghadapi risiko bukan berarti meyakini bahwa dunia akan segera mengalami kehancuran. Justru sebaliknya, kesiapsiagaan merupakan bentuk optimisme yang rasional. Kita tidak dapat mengendalikan seluruh konflik, virus, perubahan iklim, atau gejolak ekonomi yang terjadi di dunia. Namun, kita dapat memperkuat kemampuan manusia dan institusi agar dampaknya tidak berubah menjadi penderitaan yang lebih besar. Kesiapsiagaan bukan budaya ketakutan, melainkan budaya tanggung jawab. Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukanlah apakah dunia akan baik-baik saja. Sejarah menunjukkan bahwa dunia tidak pernah sepenuhnya bebas dari perang, wabah, krisis ekonomi, maupun bencana alam. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah manusia dan institusi yang membentuk peradaban memiliki kemampuan untuk menghadapi keadaan ketika dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita mungkin tidak dapat memastikan bahwa krisis tidak akan datang, tetapi kita dapat memastikan bahwa masyarakat tidak dibiarkan menghadapi krisis tanpa pengetahuan, perlindungan, dan kemampuan untuk bertahan. Dunia mungkin sedang bersiap untuk tidak baik-baik saja. Indonesia seharusnya tidak hanya ikut bersiap dengan memperkuat cadangan pangan, energi, teknologi, dan pertahanan. Indonesia juga harus memastikan bahwa penduduknya memiliki kapasitas untuk bertahan dan bangkit. Sebab, pada akhirnya, ketahanan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat negara melindungi wilayahnya, tetapi juga oleh seberapa mampu negara melindungi manusia yang hidup di dalamnya. Demographic Resilience bukan sekadar konsep pembangunan kependudukan. Ia merupakan cara pandang baru dalam membangun masa depan bangsa: bahwa manusia yang sehat, keluarga yang tangguh, komunitas yang saling menguatkan, dan institusi yang responsif adalah fondasi utama ketahanan nasional. Sebab, ketika dunia tidak baik-baik saja, modal terbesar sebuah bangsa bukan hanya kekayaan alam, teknologi, atau kekuatan militernya, melainkan penduduk yang mampu bertahan, beradaptasi, dan bangkit bersama.   Daftar Referensi United Nations (2026). Global Risk Report 2026. Analisis persepsi risiko global, konflik berskala besar, perubahan geopolitik, teknologi, dan perubahan iklim. World Economic Forum (2026). Global Risks Report 2026. Analisis risiko geopolitik, konflik antarnegara, fragmentasi ekonomi, perubahan teknologi, dan ketimpangan. World Economic Forum (2026). Global Cybersecurity Outlook 2026. Perkembangan ancaman siber, kecerdasan buatan, keamanan digital, dan risiko infrastruktur. Stockholm International Peace Research Institute (2026). SIPRI Yearbook 2026. Data persenjataan nuklir dunia, risiko eskalasi, dan perkembangan keamanan internasional. World Health Organization (2026). COVID-19 Dashboard. Data perkembangan kasus, pemantauan varian, dan situasi epidemiologi global. World Bank (October 2026). Food and Nutrition Security Update. Kondisi pasar pangan, kerawanan pangan, konflik, dan ancaman iklim. Food and Agriculture Organization (2026). Food Outlook. Prospek produksi pangan, perdagangan komoditas, energi, pupuk, dan risiko geopolitik. World Meteorological Organization (2026). State of the Climate 2026. Tren suhu global, perubahan iklim, El Niño, dan peningkatan risiko bencana. International Monetary Fund (October 2026). World Economic Outlook: Resilience Under Strain, Urgent Choices. Proyeksi pertumbuhan, inflasi, dan risiko ekonomi global. United Nations Department of Economic and Social Affairs (2024). World Population Prospects 2024. Proyeksi penduduk dunia, transisi demografi, perubahan struktur umur, dan implikasi kebijakan kependudukan. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (2025). Annual Report 2025. Penguatan ketahanan masyarakat, pengurangan risiko bencana, tata kelola, dan kesiapsiagaan.

13 Nov 2026

My Dad, My Superhero

  Oleh: TEGUH PAMUNGKAS Penyuluh Keluarga Berencana Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan   Ayah adalah sosok pahlawan keluarga. Beliau penanggung jawab sekaligus pelindung keluarga. Bagi ayah, kehadiran anak-anak bukan hanya amanah dari Tuhan, namun juga anugerah terindah yang harus disyukuri. Karena itu, momen kebersamaan dengannya sangat dinanti. Tanpa keluh kesah, ayah berusaha terus tersenyum tatkala anak-anaknya berkumpul. Setiap tanggal 12 November diperingati Hari Ayah. Figur ayah tergambar jelas dalam ingatan kita. Ayah selalu memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada keluarga. Cintanya dalam keluarga tak hanya sebatas perasaan, namun diwujudkannya pada perhatian, menghargai, pendampingan dan tanggung jawab. Kehidupan berkeluarga didalamnya terkandung kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan itu terbangun karena ada relasi yang akrab antara suami dengan istri, antara orangtua dengan anak, dan antara anak dengan anak yang lainnya. Suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat. Di mana ayah telah berkorban, rela berjuang hidup demi nasib anak-anaknya, dengan tulus ikhlas mengasuh dan mendidik dalam keluarga. Anak-anak menggunakan pancaindra dan hatinya untuk menangkap sinyal kehidupan di keluarga dan masyarakat. Pola asuh dalam keluarga direspons anak dengan berbagai cara, bisa mengingat, merekam atau meniru. Lewat indra penglihatan misalnya, anak melihat perilaku keseharian dari orangtua. Banyak pelajaran yang bisa diikuti anak dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam keluarga. Karena itu, suasana keluarga perlu adanya pancaran kasih sayang, saling mencintai, dan keterbukaan di antara anggota keluarga. Jika hal tersebut tidak tertanam pada anggota keluarga, sudah dapat dipastikan akan terjadi keributan yang tak bertepi. Memang penting untuk meluangkan waktu, meskipun sejenak, orangtua membersamai anggota keluarga dalam momen kebersamaan. Dan hal itu tidaklah selalu mudah, mencari saat yang tepat dan bagaimana kita bisa tetap ada komunikasi dengan keluarga. Karena itu, begitu berharganya ada waktu untuk keluarga (family time). Bila kasih ibu sepanjang masa, maka kasih ayah di sepanjang perjalanan hidup. Peran ayah sangat penting dalam keluarga. Seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, kehadiran ayah sangat dinanti, terutama pada pendidikan keluarga. Siapa Superhero itu? Kehadiran ayah mengajarkan anggota keluarga tentang banyak hal, seperti; pertama, ayah mengajarkan kemampuan menyelesaikan masalah (problem solving). Manusia diciptakan sama, masing-masing ada dua bagian pundak, satu berada di lengan sebelah kanan dan satunya di lengan kiri. Dan setiap orang dihadapkan pada masalahnya masing-masing.  Belajar dari sosok ayah, anak bisa belajar kesiapan diri dengan segala keadaan. Apa pun yang ada, itu merupakan hasil yang diperolehnya selama ia melewati peristiwa-peristiwa sebelumnya. Keluarga selalu belajar menguatkan diri untuk mengubah kondisi dan keadaan, meskipun harapan yang ada tidak sesuai dengan kenyataan. Hal tersebut perlu diterima dengan bijak dan lapang dada. Kedua, ayah mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab. Mungkin awalnya banyak yang beranggapan bila mengurus rumah, mengasuh dan mendidik anak, serta memasak merupakan tanggung jawab seorang ibu. Tentu anggapan itu keliru. Karena sosok ayah adalah seorang penanggung jawab keluarga, ikut menentukan nasib anak-anaknya. Seorang ayah menjalankan peran emosional, yang ditunjukkan melalui kasih sayangnya. Ayah juga mampu menjalankan peran sosial, yaitu melakukan pendampingan terhadap anggota keluarga (Amirulloh & Sumantri, 2015). Ketiga, ayah mengajarkan kecerdasan sosial. Seorang ayah adalah pemimpin rumah tangga. Pemimpin keluarga yang memimpin dengan rendah hati. Ayah yang baik tidak pernah membedakan individu-individu pada keluarga, pemimpin rumah tangga yang mampu memposisikan diri layaknya anggota keluarga yang ia pimpin. Bisa menjadi pendidik sekaligus kawan atau mitradiskusi dalam membahas suatu masalah serta dapat berbagi ide dan gagasan. Dengan demikian, maka setiap individu dalam keluarga menjalani tindakan tanpa rasa terpaksa, dan otomatis tugas yang diberikan bisa dikerjakan dengan baik. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila sosok ayah begitu dicintai dan menjadi idola anak-anaknya. Di mana anak-anak diperlakukan sama antara satu dengan yang lainnya. Keempat, ayah mengajarkan tentang kesederhanaan. Dalam keluarga ada prestasi yang membanggakan anggota keluarganya. Di mana prestasi itu bisa menjadi teladan bagi keluarga lainnya. Salah satu prestasi yang bisa ditampilkan oleh keluarga ialah membiasakan anak-anaknya agar dapat hidup penuh kesederhanaan, jauh dari gaya hidup yang penuh kemewahan. Selain itu, keluarga memiliki adab yang baik. Adab dalam keluarga sangat penting bagi masa depan anggota keluarga, terutama anak-anak. Karena mendidik dengan adab yang tidak baik, maka dapat dipastikan masa depan anak akan tidak baik pula. Cinta ayah memang susah dilihat. Namun cinta ayah sangat bisa dirasakan oleh anak-anaknya. Komunikasi antar anggota keluarga terbangun secara efektif tatkala mereka masih memegang sebuah kepercayaan. Tanpa rasa saling menyalahkan, curiga, marah, benci, ataupun ingin menang sendiri.  Dari sosok ayah kita bisa memetik banyak pelajaran perihal kehidupan. Ayah tidak akan rela anaknya dalam bahaya, ketakutan dan kondisi terancam. Masing-masing dari kita memiliki kisah dan kenangan tersendiri tentang sosok ayah. Dan semua kisahnya akan tetap bersemayam indah di dalam hati.    My dad my superhero...  

Kajian Terkini

Lihat Semua
Sosial Media

Kabar Instagram.

@ditpenduk_kemendukbangga

Memuat...

Memuat...

Memuat...

Uli

Asisten AI siap membantu Anda

Halo! Saya Uli 👋 Asisten cerdas PEDULI KEPENDUDUKAN.

Saya siap membantu pertanyaan seputar SSK, PTPK, Pramuka PK, ASN PK, Mass PK, dan layanan lainnya. Silakan pilih topik atau ketik langsung!

PEDULI KEPENDUDUKAN — Kemendukbangga/BKKBN