CIREBON — Komitmen pemerintah daerah, integrasi materi kependudukan dalam pembelajaran, hingga keterlibatan aktif siswa menjadi bagian penting dalam penguatan Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Praktik tersebut terlihat di SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon, yang menjadi lokasi verifikasi lapangan Apresiasi SSK Tahun 2026 oleh Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan (Ditpenduk), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Jumat (9/10/2026).
Tim verifikasi yang dipimpin Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan, I Made Yudhistira Dwipayama, disambut Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., beserta jajaran perangkat daerah. Verifikasi ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung pelaksanaan SSK, melengkapi penilaian berdasarkan dokumen dan wawancara daring yang telah dilakukan sebelumnya.
Bupati Cirebon mengapresiasi upaya SMPN 2 Palimanan dalam mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam ekosistem pembelajaran sekolah. Implementasi tersebut mencakup integrasi isu kependudukan dalam kurikulum, pengembangan Pojok Kependudukan, pembinaan konselor sebaya melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta edukasi mengenai pencegahan stunting dan pendewasaan usia perkawinan.
“Sekolah ini bukan sekadar peserta lomba, melainkan telah membuktikan diri sebagai Sekolah Siaga Kependudukan yang luar biasa dan pionir percontohan di Kabupaten Cirebon maupun Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut Bupati, keberlanjutan SSK membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan sejumlah regulasi yang mendukung pelaksanaan program tersebut, antara lain Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SSK dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, disertai kebijakan terkait penetapan SSK Paripurna dan Sekolah Model Sedulur Sinau Kependudukan (SDSK).
“Prinsip kami, sekolah unggul tidak boleh maju sendirian,” tegasnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui gerakan SDSK yang mendorong SMPN 2 Palimanan mengimbaskan praktik baik kepada 16 sekolah jejaring. Upaya ini turut mencakup program SEMERBAK bagi Sekolah Rakyat dan didukung kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, penyuluh keluarga berencana, komite sekolah, hingga masyarakat.
Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan, I Made Yudhistira Dwipayama, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperkuat pendidikan kependudukan melalui satuan pendidikan. Menurutnya, kehadiran kepala daerah bersama jajaran organisasi perangkat daerah menunjukkan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun pemahaman kependudukan sejak usia sekolah.
Pendidikan kependudukan, lanjutnya, tidak dapat dijalankan oleh pemerintah pusat semata. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan agar nilai dan pengetahuan kependudukan dapat terintegrasi dalam proses pendidikan dan kehidupan sehari-hari.
Ia juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan pembangunan Indonesia menuju 2045. Remaja yang saat ini duduk di bangku sekolah merupakan generasi yang akan melanjutkan pembangunan pada masa mendatang. Karena itu, mereka perlu dibekali pengetahuan, karakter, dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, termasuk dalam memahami dinamika kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Generasi muda yang hari ini belajar di sekolah inilah yang kelak akan menggantikan peran kita. Karena itu, kualitas mereka harus dipersiapkan sejak sekarang,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Setelah rangkaian sambutan, Direktur bersama Bupati meninjau sejumlah fasilitas dan aktivitas SSK di SMPN 2 Palimanan dengan dipandu dua siswa. Rombongan mengunjungi ruang PIK-R, Pojok Kependudukan, serta area yang menampilkan kegiatan dan karya siswa bertema kependudukan dan pembangunan keluarga.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi podcast yang dipandu langsung oleh Direktur sebagai host, dengan menghadirkan tiga siswa SMPN 2 Palimanan sebagai narasumber. Dialog tersebut menjadi ruang untuk menggali pemahaman siswa mengenai isu kependudukan sekaligus melihat bagaimana materi yang dipelajari di sekolah dipahami oleh peserta didik.
Direktur mengapresiasi jawaban yang disampaikan para siswa dalam sesi tersebut. Interaksi ini menjadi salah satu gambaran pelaksanaan pendidikan kependudukan di sekolah, yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong siswa memahami dan mengomunikasikan isu kependudukan.
Verifikasi lapangan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat keberlanjutan Program SSK di SMPN 2 Palimanan. Apresiasi bukanlah tujuan akhir, melainkan kesempatan untuk memastikan praktik baik terus dikembangkan, dipertahankan, dan dibagikan kepada sekolah lain.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, SSK diharapkan semakin berperan dalam membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berwawasan kependudukan. Dengan demikian, pendidikan kependudukan tidak berhenti sebagai program sekolah, tetapi tumbuh menjadi bagian dari budaya belajar dan fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.